Anggota Dprd Dipilih Melalui

Anggota Dprd Dipilih Melalui

Dengan adanya iklan, kamu mendukung kami untuk terus mengembangkan situs ini menjadi lebih baik lagi.Tolong di-nonaktifin yaa...Makasih teman 😁✌🏼

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember mendukung wacana kepala daerah tingkat gubernur dipilih melalui anggota DPRD.

Wacana tersebut sebelumnya, dilontarkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar.

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan, keputusan untuk menerapkan sistem pemilihan langsung dalam Pilkada memang sudah saatnya dievaluasi.

"Kan tidak mungkin keputusan tidak dievaluasi. Dulu pemilihan bupati/walikota maupun gubernur cukup lewat DPRD. Kemudian dievaluasi karena akan memunculkan raja kecil, akhirnya diterapkan pemilihan langsung," ujarnya, Jumat (13/12/2024).

Berikut sistem pemilihan langsung diterapkan, kata dia, justru malah membuat demokrasinya makin kacau, bahkan tingkat partisipasi pemilihnya tidak sampai 60 persen.

"Terus efek mudorotnya lebih banyak. Makanya saya sepakat untuk dievaluasi oleh akademisi dan politisi kira-kira sistem demokrasi kita yang cocok seperti apa. Coba hitung biaya untuk pemilihan gubernur berapa, hasilnya ya gitu-gitu saja," kata Ayub.

Ayub mengatakan, kalau pemilihan kepala daerah dilakukan melalui parlemen. Kekurangannya masyarakat tidak bisa memilih langsung. Bahkan paling buruk ada suap terhadap anggota DPRD.

Baca juga: Peringatan Hari Sanitasi, Wali Kota Pasuruan Ingatkan Pentingnya Kolaborasi Antar Perangkat Daerah

"Itu kan teknis, mungkin yang rusak anggota DPRD dan itu mudah dilacak. Tapi sekarang rusaknya langsung kepada masyarakat, money politik seperti itu dan vulgar satu rumah bisa pegang berapa amplop itu," paparnya.

Ayub menilai pemilihan kepala darah melalui DPRD, jauh lebih murah ketimbang mekanismenya pemilihan langsung.

"Biaya Pilkada Jember yang diberikan ke KPU mencapai Rp103 miliar, sedangkan anggaran untuk Bawaslu Jember sebanyak Rp 38 miliar. Maka itu perlu dievaluasi oleh akademisi, politisi, dan yang lain, kira-kira apa yang cocok,” tutur dia.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)

Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam. FOTO/SETRES

menyebut perlu adanya perbaikan sistem

di Indonesia. Prabowo menyinggung negara tetangga yang memilih kepala daerah melalui DPRD.

"Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Uumum Ppartai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo dalam sambutannya di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengatakan bahwa tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dirinya menggambarkan bahwa meski menang Pilkada, para calon nampak lesu karena diduga telah mengeluarkan biaya yang besar.

"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?," kata Prabowo.

"Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," sambungnya.

Prabowo memuji sikap Bahlil yang berani mengoreksi tentang sistem demokrasi di Indonesia. Dirinya juga meminta Ketua DPR Puan Maharani yang hadir pada acara tersebut untuk ikut serta memikirkan sistem demokrasi yang dianggap mahal.

"Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara maupun tokoh-tokoh politik masing-masing," katanya.

Prabowo mencontohkan banyak negara tetangga Indonesia yang dalam menentukan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.